Proses kebijakan dapat digambarkan sebagai suatu sistem yaitu ada input, proses input dan output. Input proses kebijakan adalah isu kebijakan atau agenda pemerintah, sedangkan proses kebijakan berupa perumusan formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan. Isu dan formulasi kebijakan merupakan proses politik yang dilakukan elit politik dan kelompok-kelompok penekan. Sementara output dari suatu proses kebijakan adalah kinerja kebijakan.
Berkaitan dengan perumusan kebijakan, Nugroho (2008) mengajukan model yang dapat digunakan yakni: model kelembagaan, model proses, model kelompok, model elit, model rasional, model inkremental, model permainan, model pilihan publik, model sistem, model demokratis, model strategis, dan model deliberatif. Ketiga belas model tersebut diuraikan secara ringkas sebagai berikut. Model kelembagaan pada dasarnya merupakan sebuah model yang dikembangkan oleh para pakar ilmu politik dengan memandang kebijakan publik sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Artinya, tugas membuat kebijakan publik adalah tugas pemerintah.
Model proses berasumsi bahwa politik merupakan sebuah aktivitas sehingga mempunyai proses. Artinya, kebijakan publik merupakan proses politik dengan rangkaian kegiatan: identifikasi permasalahan, pengembangan program atau kebijakan, dan evaluasi program atau kebijakan. Model teori kelompok merupakan abstraksi dari proses formulasi kebijakan yang di dalamnya terdapat beberapa kelompok kepentingan yang berusaha mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif. Dengan demikian, model ini mengandaikan kebijakan sebagai titik keseimbangan dari suatu interaksi kelompok-kelompok kepentingan.
Model elit berasumsi bahwa dalam suatu masyarakat terdiri dari kelompok elit yang memegang kekuasaan dan kelompok massa yang tidak memiliki kekuasaan. Rumusan kebijakan merupakan preferensi politik dari para elit yang berkuasa sehingga apabila terjadi bias formulasi dapat dimaklumi sebagai kelemahan pendekatan model tersebut.
Model rasional menganggap bahwa kebijakan publik sebagai maximum social gain yang berarti pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memilih kebijakan yang memberikan manfaat optimum bagi masyarakat. Dikatakan rasional karena memperhitungkan biaya dan manfaat yang dicapai. Oleh sebab itu, model ini lebih menekankan pada aspek efisiensi atau aspek ekonomis.
Model inkrementalis pada dasarnya bersifat pragmatis atau praktis karena memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah di masa lampau, dengan hanya melakukan perubahanperubahan seperlunya.
Model demokratis menitik beratkan pada pengambilan keputusan harus sebanyak mungkin mengelaborasi suara dari stakeholders. Artinya, model ini menghendaki sebanyak mungkin pemilik hak demokrasi dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
Model strategis menggunakan formula tuntutan perumusan strategi sebagai basis perumusan kebijakan. Perencanaan strategis lebih memfokuskan pada pengidentifikasian dan pemecahan isu-isu. Model ini merupakan salah satu derivat manajemen dari model rasional karena mengandaikan bahwa proses perumusan kebijakan adalah proses rasional dengan pembedaan bahwa model ini lebih fokus pada rincian-rincian langkah manajemen.
Model teori permainan mengacu pada gagasan, yakni; pertama, formulasi kebijakan dalam situasi kompetisi yang intensif. Kedua, para aktor berada dalam situasi pilihan yang tidak independen ke dependen melainkan situasi pilihan yang sama-sama bebas (independen). Oleh sebab itu, konsep penting teori permainan adalah strategi defensif, yaitu kebijakan yang paling aman bukan yang paling optimum. Dengan demikian, inti teori permainan adalah mengakomodasi kenyataan paling riil Aminuddin Bakry, Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan publik dengan anggapan masyarakat tidak hidup dalam ruang vakum sehingga lingkungan tidak pasif.
Model pilihan publik dalam membuat formulasi kebijakan berakar dari teori ekonomi pilihan publik yang berasumsi manusia adalah homo economicus yang memiliki kepentingan-kepentingan yang harus dipuaskan. Setiap kebijakan publik yang dibuat pemerintah harus merupakan pilihan publik yang menjadi pengguna. Artinya, proses formulasi kebijakan melibatkan publik melalui kelompokkelompok kepentingan sehingga model ini bersifat demokratis.
Model sistem dalam formulasi kebijakan mengandaikan bahwa kebijakan merupakan hasil atau output dari sistem politik. Proses formulasi kebijakan berdasarkan sistem politik mengandalkan masukan dari tuntutan dan dukungan dari kelompok-kelompok kepentingan.
Model deliberatif atau musyawarah pada perumusan kebijakan menempatkan peran pemerintah sebagai legalisator daripada kehendak publik. Semenetara peran analisis kebijakan sebagai prosesor proses dialog publik agar menghasilkan keputusan publik untuk dijadikan kebijakan publik.
Berkaitan dengan implementasi kebijakan, banyak model yang dapat digunakan dalam implementasi, diantaranya model Van Meter dan Van Horn, model Mazmanian dan Sabatier, model Hogwood dan Gunn, model Goggin, model Grindle, model Elmore, model Edward, model Nakamura dan Smallwood, model jaringan, model pemetaan.
Menurut Nugroho (2008) bahwa tidak ada pilihan model seperti model-model di atas yang terbaik dalam implementasi kebijakan. Namun ada satu hal yang penting yakni implementasi kebijakan haruslah menampilkan keefektifan kebijakan itu sendiri. Dalam konteks ini Nugroho menganjurkan menggunakan matriks ambiguitas-konflik yang dikembangkan Matland, terdiri dari pendekatan-pendekatan sebagai berikut. Implementasi secara administratif adalah implementasi yang dilakukan oleh dalam keseharian operasi birokrasi pemerintahan. Kebijaksanaan di sini mempunyai ambiguitas yang rendah dan konflik yang rendah. Implementasi secara politik adalah implementasi yang perlu dipaksakan secara politik karena walaupun ambiguitas rendah tetapi tingkat konfliknya tinggi. Implementasi secara eksperimen dilakukan pada kebijakan yang ambguitas tinggi, namun tingkat konfliknya rendah. Sedangkan implementasi secara simbolik dilakukan pada kebijakan yang mempunyai ambiguitas tinggi dan konflik yang tinggi.
0 komentar:
Posting Komentar